bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK. bahwa dalam rangka mewujudkan kota. Peraturan Menteri. 12. persyaratan. peraturan wali. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak Nov 3, 2015 · Namun, jika memang KTP itu menujukkan domisilinya di lingkungan RT setempat, maka warga yang mengontrak rumah itu juga memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua RT seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Daftar Peraturan Walikota Kota Semarang. 196 orang meninggal. RW 6: Kampung Hijau. Tapem tanggal 4 Februari 2021. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun. Syarat menjadi pengurus RT dan. 00004. 01. bahwa dalam rangka menjamin sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta mendukung setiap warga negara dalam mendapatkan pelayaan. Ketua RT di Padang . bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota. PEMBENTUKAN - RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) 2022. standarisasi harga satuan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015, gaji atau upah yang akan diterima ketua RT yaitu sebesar Rp245 ribu setiap bulannya. 2021 tentang . semarang. 15. Jenis: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Entitas:-Nomor: 77; Tahun: 2019; Judul: Perwal 77 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang Dasar Hukum : Pembentukan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. A. KEPROTOKOLAN . walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor 62 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 46 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota semarang tahun 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang : a. Berikut adalah penjelasannya : [accordion] [toggle title=”1. ABSTRAK PERATURAN. 12. Kota Semarang Tahun 2016-2021; 16) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT RW Kota Semarang; 17) Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K. Tipe Dokumen. walikota semarang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat. di lingkungan pemerintah kota semarang . 001. Peraturan Walikota Semarang Nornor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang (Berita Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 76}. 2. nomor. NOMOR 125 . provinsi jawa tengah . WALIKOT. Aturan tak hanya berlaku pada RT/RW zona merah, tetapi juga seluruh penjuru kota. Anggota RT dan/atau RW adalah warga setempat yang berstatus WNI, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah atau pernah menikah. Tematik. tentang . 7 TAHUN 2022 TENTANG . E. tang . bahwa dalam rangka menjamin sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta mendukung setiap warga negara dalam mendapatkan pelayaan. Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, meanisme dan tata cara pembentukan RT, RW, TP PKK, LPMK dan Karang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam LingkunganNomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012. Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata. TENTANG . Undang-undang Nomor 16. Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 26. bawah ini : Nam a SEMARANG Di Kepada Yth. Sebagai contoh adalah Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (“Perwalkot Batam. badan penanggulangan bencana daerah. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; danPada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku: a. 5 ayat (2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG. Ketua RT di Yogyakarta. KBRN, Semarang : BPJAMSOSTEK atau yang biasa dikenal dengan Badan Penyelenggara Jami. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dalam rangka optimalisasi dan tertib pembentukan, penataan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai Perda No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. kinerja meliputi RT, RW, LPMK, Forum KecamatanLPMK dan Forum LPMK Kota. TENTANG . WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. Sekretaris; c. Peraturan Perundang-undangan. T. dart Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan. peraturan walikota semarang. provinsi jawa tengah . RT004 RW009 KELURAHAN / DESA TANJAKAN KECAMATAN RAJEG. 000,00 2 2 Sumisih Perempuan 3374024605760006 RT 03 RW 03oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,. 20. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri. pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. co - Dugaan pelanggar sejumlah aturan tata ruang Kota Semarang oleh salah satu pengembang perumahan di Rowosari Tengah RT 1 RW 4, Kelurahan. Dalam Peraturan ini diatur mengenai ; Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tentangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022. bahwa pengaturan mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang merupakan. . 2019/No. Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021. anggaran 2023 . Berikut adalah. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 95 TAHUN2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANGNOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan. walikota semarang. nomor. nomor 44 tahun 2021 tentang standar harga satuan . tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota. Memperhatikan: Berita Acara Rapat Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 Nomor : 100/74/SETDA. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA DINAS . PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTAPERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG. WALIKOT. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. 6 Tahun 2010 tentang. Berikut adalah penjelasannya : 1. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW setempat; b. Peraturan Daerah (PERDA) NO. WALIKOTA SEMARANG. Kelurahan Wonolopo memiliki 10 RW (Rukun Warga) dan 52 RT (Rukun Tangga). PERATURAN . M. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60 ); 18. BAB 1 KETENTUAN UMUM PMB-RW Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. bahwa dalam rangka melakaanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5Lpasal 72 ayat (5), Pasal 7. provinsi jawa tengah . Draft final Peraturan Walikota mengenai PRH ini telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam FGD 3 ''Sosialisasi dan Evaluasi PRH'' di Meeting. 2018. bahwa. 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi. Kepengurusan. 2. 01. Subjek. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. dart Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan. 77, BD. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, tenlang Pajak. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang, perlu. Peraturan. PERATURAN . E. "Sudah dibahas, ada beberapa nomenklatur yang saya perkuat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah. 90 5. Mengingat : 1. peraturan walikota semarang nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 61 tahun 2020 tentang standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan untuk kegiatan pembangunan pemerintah kota semarang tahun anggaran 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG . sistem kerja. STANDAR HARGA SATUAN . Fotocopy KTP yang masih berlaku; 2. bahwa dalam rangka tertib. CONTOH FORMAT SURAT. Kota Semarang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pernberian dan Pemberheritian Tambahan Penghasilan Pcgawai Bagi Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotu Semarang sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan WuHkolo. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI. PROVINSI JAWA TENGAH . Peraturan Daerah Kota Semarang No. 78. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI. 15. Daftar Peraturan Walikota, klik link untuk mengaktifkan. rembug warga dan . Mencabut Perwal 77 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang Nov 30, 2021 · Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 43/2014”) dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 18/2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Itulah cara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. nomor . bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; b. PROVINSI JAWA TENGAH . 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG . bahwa dengan berlakunya. 2022/No. NOMOR 29 TAHUN 202220 . bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan. Hanifa Maylasari 2023-02-13T14:02:41+07:00 2nd Juni, 2022 | Dasar Hukum PPID, Informasi Setiap Saat | Share Informasi. kota semarang nomor. walikota semarang nomor 43 tahun 2022. uang transport - rt - rw - pkk. (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100); 10. 7 tahun 2022 tentang . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. Jenis: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Entitas:-Nomor: 57; Tahun: 2018; Judul: Perwal 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga(RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarangperaturan walikota semarang nomor 127tahun 2016 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas metrologi legal pada dinas perdagangan kota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat walikota semarang, a. CO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah; 13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran. NOMOR 106 TAHUN . Wali Kota Semarang dan Deretan Bupati di Jateng yang Bagi-bagi Motor Dinas Merah untuk Kepala Desa. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Sarana Prasarana Umum. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Bidang. Dalam Bab 12 tentang Pemilihan, di perwal tersebut terdapat syarat. ABSTRAK: a. LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 3 Tahun 2011 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar safari pemerintahan dalam rangka melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota No. KBRN, Semarang : BPJAMSOSTEK atau yang biasa dikenal. 2. 000 9. WALIKOTA SEMARANG . diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang. (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban: a. 13. memilih pengurus; b. perubahan ke. Biaya Uang Transport Kcgjatan Dalam Kota Bagi IU"/RW OH 150000 -- - - - - -- - -- 1 1 3 ~ DIDu Akomodaal dJtaaa,aD& hu~lc. ten. nama Walikota ; d. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2024 WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. Tipe Dokumen. (2) RW bertanggungjawab kepada masyarakat melalui RT. (Rt) dan Rukun Warga (RW) maka dipandang perlu untuk penyusunan petunjuk teknis pembentukan rukun tetangga dan rukun warga; Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No.